• Pemerintah Indonesia berupaya agar produk/jasa yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah (termasuk di BUMN & BUMD) lebih banyak menggunakan bahan dan jasa yang komponennya berasal dari dalam negeri. • Terlebih lagi Presiden RI juga telah menerbitkan Inpres terbaru, yaitu Inpres No. 02 Tahun 2022 Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tips memperluas pasar bagi pelaku UMKM di marketplace. Mengingat pelaku UMKM bisa mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa melalui marketplace, Founder sekaligus CEO Titipku Henri Suhardja memberikan sejumlah tips agar pelaku UMKM sukses bersaing di dunia digital. Henri menjelaskan, pelaku UMKM harus punya mindset go digital. Pengadaan Barang BUMN Menurut peraturan menteri nomer: PER-05/MBU/2008 pasal 1 ayat 1, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD. Pada pasal 2 ayat (1) pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan Kemenperin Bidik Nilai TKDN Naik Jadi 50 Persen Tahun 2024. Kementerian Perindustrian terus mendorong optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek penting dalam manajemen bisnis dan pemerintahan. Untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan efisien, efektif, dan transparan, perlu adanya suatu panduan yang terstruktur. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah dokumen kunci yang menyelaraskan dan…. Humas Sekolah Pengadaan. 2. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 2 BAB 15 Ketentuan dan Cara Perhitungan HEA Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah A. Pengertian HEA HEA pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia disebut secara berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa D. memberikan perlakuan Kajian ini juga mengidentifikasi satu peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban persyaratan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku. Meskipun, ada empat lagi peraturan terkait TKDN di pengadaan barang dan jasa namun hanya merupakan peraturan teknis. Tabel 1. TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pengadaaan barang/jasa pemerintah bukan hanya suatu proses mendapatkan penyedia saja, namun juga memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Pengadaan barang/jasa merupakan bentuk pelayanan publik serta meningkatkan perekonomian daerah, bahkan nasional. Demikian dikatakan Wali Kota Magelang GH5w.